Bonus Demografi dan Pernikahan dari Kacamata Masyarakat Perdesaan

Debby Josephine  SPd,

Jaringan Relawan Independen.

 

Bonus demografi akan didapat jika kita memanfaatkan peluang saat penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar  dibanding penduduk usia non produktif. Penduduk produktif yang tinggi ini bisa menjadi peluang untuk lompatan  kemajuan, namun bisa menjadi bencana tanpa pengelolaan yang benar.

Untuk meraih peluang  tersebut, perlu dilakukan  sejumlah upaya agar penduduk dapat bekerja dan menabung, menggunakan hak  reproduksinya dengan baik, memahami perannya dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menyongsong Bonus Demografi tersebut Jaringan Relawan Independen (JaRI) yang selama 20 tahun terakhir berkontribusi pada upaya pemberdayaan gender, melakukan studi menggunakan data register akta nikah tahun 2015 – 2017 di satu kecamatan Kabupaten Bandung Barat.

Studi kecil ini menemukan dari 3.289 pasangan menikah hampir 15 persen atau 487 orang pengantin perempuan diantaranya berusia kurang dari 18 tahun dengan rincian: 3 persen berusia 16 tahun, 5 persen berusia 17 tahun, dan 6 persen berusia 18 tahun. Artinya ada sejumlah perempuan yang dalam usia anak (menurut  undang undang  perlindungan anak) telah melangsungkan pernikahan di kecamatan tersebut.

Dari jumlah pengantin perempuan 18 tahun atau kurang ini, 95 persen diantaranya menikah untuk pertama kalinya, namun lebih dari 1 persen pernah bercerai sebelumnya, artinya telah menikah 2 kali saat usianya masih dalam kategori anak.

Dari sisi kelengkapan dokumen yang dilampirkan saat registrasi, hanya 33 persen diantara perempuan tersebut  yang melampirkan dokumen lengkap. Lebih dari 60 persen dokumen yang dilampirkan tidak lengkap dan ada 1 persen lampiran yang tidak ditemukan.

Bila dilihat perkembangan dari tahun 2015 sampai 2017 proporsi pengantin perempuan dibawah 18 tahun tidak meningkat, berkisar 14 sampai 16 persen. Kelengkapan lampiran  tidak meningkat, berkisar dari 60 sampai 72 persen, diantaranya hampir 1 persen lampiran tidak ditemukan.

Pimpinan KUA dan staf menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung Barat adalah proyek percontohan Sistem Informasi Administrasi Nikah berbasis web yang terintegrasi secara nasional dengan sistem administrasi kependudukan, Kemenkeu, dan Mahkamah Agung. Meskipun uji coba ini tersendat akibat masalah teknis sehingga sejak akhir 2017 tidak aktif lagi. Kemudian pada kasus calon pengantin yang menikah karena hamil, tidak dilayani KUA dan biasanya jalan keluar yang dipilih adalah melakukan pernikahan “siri”.

Selain data telaahan studi ini ada data lain yang dapat dikritisi misalnya, laporan statistik kabupaten Bandung Barat 2017: diantara perempuan berumur 10-24 tahun sekitar 35 persen nikah sebelum 18 tahun. Kemudian, analisa SUSENAS 2010 prevalensi pernikahan usia anak di Indonesia adalah 13,5 persen. Analisa SDKI 2012 (jumlah responden 6578, perempuan berumur 20-24 tahun pada saat survey) sekitar 17 persen melaporkan nikah sebelum 18 tahun dan 6 persen  nikah sebelum 16 tahun. 

Fakta  diatas menimbulkan  tanda tanya pada hasil  telaahan yang mengungkapkan bahwa pernikahan anak di kecamatan ini selama tiga tahun berkisar  sekitar 16 persen.

Kelengkapan dan kualitas dokumen lampiran pernikahan pengantin dibawah 18 tahun  menjadi ilustrasi tentang bagaimana masyarakat memandang pernikahan: Undang-undang  dan peraturan tidak penting. 

Bagi masyarakat perdesaan ada tiga hal yang mendorong pernikahan usia  anak yakni takut zina, tradisi, dan kemiskinan. Ungkapan “takut zina” artinya masyarakat memandang  pernikahan sebagai pembenaran hubungan seks. Tradisi adalah kebiasaan pernikahan usia anak yang masih banyak dilakukan di perdesaan, sedangkan kemiskinan dibuktikan dengan makin tingginya usia menikah pada masyarakat yang memiliki pendapatan lebih tinggi dan tinggal di perkotaan. Namun  banyaknya kasus permintaan untuk nikah karena adanya kehamilan merupakan bukti bahwa banyak remaja yang telah melakukan hubungan seks diluar nikah. Pernikahan sebagai rencana untuk hidup berkeluarga dengan kesiapan dan kesadaran untuk membesarkan anak yang berkualitas rupanya masih belum dianggap penting oleh masyarakat perdesaan.

Di sisi lain, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa pernikahan usia anak berisiko bagi perempuan, diantaranya; banyaknya keluhan dan komplikasi kehamilan serta persalinan sampai kematian ibu. Hal ini disebabkan fisik anak belum selesai tumbuh dan belum siap mengalami kehamilan. Secara mental anak ini juga belum siap untuk menjadi istri dan ibu, bahkan mereka belum menemukan jati dirinya, sehingga berpotensi pada berakhirnya pernikahan dengan perceraian dan munculnya anak-anak tanpa naungan keluarga yang mendukung tumbuh kembangnya dengan baik.

Hadirnya penduduk usia produktif dalam jumlah besar dengan pendidikan terbatas, kurangnya lapangan kerja, tidak memahami soal kesehatan dan hak reproduksi, ditambah terbatasnya kemampuan masyarakat untuk memilih, memproses, dan mengkritisi informasi yang didapat dari gawai dapat berakibat munculnya gejolak sosial, meningkatnya angka kelahiran, dan bencana demografi yang tidak diharapkan. 

Terpulang pada kita semua, pemerintah, swasta, dan masyarakat luas untuk melakukan kerja-kerja nyata yang memberikan perhatian lebih serta penanganan yang menyeluruh untuk menyongsong bonus demografi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *