Kesetaraan sebagai Nilai Dasar Kebangsaan

Kesetaraan sebagai Nilai Dasar Kebangsaan


Kesetaraan sebagai Nilai Dasar Kebangsaan
Renungan Hari Ibu 2022, Inspirasi untuk Perempuan Indonesia
Oleh : Ilsa Nelwan *

Hari Ibu di Indonesia ditetapkan untuk memperingati Kongres Perempuan yang pertama di Yogyakarta 22 Desember 1928, menunjukkan bahwa gerakan perempuan Indonesia tidak terpisahkan dari perjuangan kebangsaan. Melalui kongres-kongresnya organisasi perempuan Indonesia berusaha menumbuhkan generasi baru perempuan yang sadar akan kebangsaannya, termasuk menyetujui azas perkawinan modern, membahas masalah buruh perempuan dan anak, juga mempromosikan hak pilih perempuan.

Di masa pasca kemerdekaan muncul berbagai organisasi perempuan di antaranya Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang kemudian  berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI). Semula organisasi ini memperjuangkan hak perempuan misalnya dalam perkawinan, kekerasan seksual dan kawin paksa, kemudian lebih fokus pada membangun gerakan masa, memperjuangkan sosialisme terlebih dulu sebelum memperjuangkan hak perempuan secara spesifik.

Di awal masa Orde Baru gerakan perempuan mengalami kemunduran. Dimulai dengan tuduhan bahwa GERWANI bertanggung jawab atas pembunuhan tujuh orang jenderal di lubang buaya. Kemudian pelan tapi pasti organisasi ini diberangus, aktivisnya ditangkap, dibuang atau dibunuh. Selanjutnya yang dibangun adalah yang disebut Julia Suryakusuma sebagai “ibuisme negara” yang menekankan pada fungsi ibu dan istri. Organisasi yang hadir berpengaruh pada zaman orde baru adalah organisasi-organisasi perempuan seperti Dharma Wanita, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yang mendukung kerja birokrasi dan program-program pemerintah, dengan menempatkan perempuan sebagai pendamping suami dan ibu yang mengerjakan urusan domestik seperti terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, dan juga program Keluarga Berencana (KB). 

Pada masa Reformasi, tampil gerakan perempuan yang mengartikulasikan protes dengan “Suara Ibu Peduli”.  Lalu, sebagai kelanjutan Tim Gabungan Pencari Fakta sehubungan terjadinya kerusuhan Mei 1998, dibentuklah oleh SK Presiden Habibie, (https://komnasperempuan.go.id/sejarah) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang dikenal  dengan nama Komnas Perempuan .

Wacana global juga berpengaruh besar pada kemajuan gerakan perempuan Indonesia. Pertama adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang No. 7/1984, 24 Juli 1984. Lalu, keterlibatan delegasi perempuan Indonesia dalam Konferensi Perempuan Dunia Ke-empat 1995 di Beijing yang menyatakan bahwa hak-reproduksi perempuan adalah Hak Asasi Manusia; pengentasan kemiskinan mensyaratkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi, serta perdamaian bisa dicapai dan berkaitan erat dengan kemajuan perempuan. Selanjutnya, adalah Sustainable Development Goals (SDG) yang disepakati tahun 2015 secara khusus menetapkan tujuan kelima yaitu kesetaraan gender, disamping menyatakan bahwa banyak keterkaitan perempuan untuk pencapaian ke enambelas tujuan SDG lain. Juga kebangkitan penulis pembela perempuan dalam sastra, termasuk tokoh-tokoh  feminis yang menolak perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di dunia muslim seperti Nawal el Sadawi melalui novel hebat Woman at Point Zero (1983), dan karya-karyanya selanjutnya; juga buku Fatima Mernisi (1991) The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam, (1994) Dreams of Trespass: Tales of a Harem Girlhood.

Di Indonesia muncul Jurnal Perempuan di tahun 1996 yang dirintis oleh filsuf perempuan dan budayawan Toety Heraty Noerhadi. Ada banyak penulis perempuan yang tampil dengan karya-karya memukau, seperti Lies Marcoes Natsir (2014) Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan, dan publikasi dari lembaga Rumah Kita Bersama yang bertujuan untuk advokasi kebijakan guna memperjuangkan hak-hak kaum marjinal akibat pandangan sosial keagamaan yang diskriminatif; lalu buku Musdah Mulia (2019) Ensiklopedia Muslimah Reformis”, yang menjadikan cara pandang baru untuk penafsiran hak perempuan muslimah.

Bagi kesetaraan yang menyeluruh diperlukan kesetaraan kebangsaan sampai dengan individual dengan uraian berikut.

Perjuangan Kesetaraan Kebangsaan Indonesia

Perjuangan pembentukan identitas kebangsaan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dimulai pada zaman kolonial dengan tumbuhnya  kesadaran bahwa  kolonialisme yang sangat diskriminatif secara ras adalah sebab mendasar penderitaan pribumi. Lihatlah bagaimana negara kolonial memperlakukan kesehatan warga pribumi.

Sejalan dengan perkembangan pengetahuan pemerintah kolonial baru menyadari kenyataan bahwa orang pribumi pun, diluar perkiraan mereka sebelumnya memiliki keadaan kesehatan yang buruk. Pada tahun 1850 lahir program Dokter Jawa dengan lama pendidikan  dua tahun. Selanjutnya menjadi STOVIA, dan pada tahun 1913 lama pendidikan menjadi 10 tahun.

Pendidikan kedokteran di Jakarta dan di Surabaya memperkenalkan pendidikan intensif  dengan pendekatan ilmiah, rasional dan moral. Para pemuda yang berasal dari berbagai  penjuru kepulauan mulai mengerti nilai hidup dan perlunya menganut kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan, sebagaimana semboyan revolusi Perancis liberte, egalite, dan fraternite. Nilai-nilai itu menyemaikan rasa kebangsaan. Para dokter ini sendiri sendiri dan bersama sama dalam organisasi profesinya secara ilmiah melakukan diagnosa bahwa masyarakat sakit karena kenyataan pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian, pelayanan dan sarana kesehatan yang cukup. Komitmen mereka pada ilmu kedokteran menginspirasi untuk membayangkan suatu bangsa yang baru, merdeka dan sehat, dan kemudian mengkritisi kebijakan dan pelayanan kesehatan kolonial. Pada tahun 1908 beridirilah Budi Utomo yang merupakan tonggak kebangkitan kebangsaan di lokasi STOVIA Jakarta.

Munculnya kelompok Budi Utomo yang berasal dari priyayi rendahan dan orang kebanyakan lalu memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi, dirasakan sebagai ancaman, baik oleh para priyayi pribumi maupun kelompok kolonial.

Kartini, putri bangsawan Jawa yang progresif dikenal sebagai perintis kesetaraan perempuan. Pendirian Kartini tentang nasionalisme, baru terungkap dalam petisinya pada tahun 1903 dan pernyataan bahwa perempuan Jawa harus dimampukan untuk berkontribusi pada kesetaraan bangsa Jawa. Pemikiran kebangsaan Kartini, walaupun ungkapannya “bangsa Jawa”, mendahului atau bahkan berkontribusi pada lahirnya Budi Utomo.

Secara profesional para dokter pribumi mengalami diskriminasi dari dokter lulusan Eropa. Pendidikan mereka dianggap kurang berkualitas dibandingkan pendidikan dokter di negeri Belanda. Kemudian berdiri organisasi dokter pribumi dengan tujuan utama kesetaraan antara dokter pribumi dengan dengan dokter lulusan Eropa.

Pada tahun 1904 atas desakan Eijkman, Van Deventer dan direktur STOVIA HF Roll, Menteri Pendidikan Belanda merubah hukum yang menghambat dokter pribumi meneruskan pendidikan di Belanda. Atas perubahan ini dokter Eropa heran dan dokter pribumi bersorak. Namun ternyata orang-orang yang menempuh pendidikan kedokteran di Belanda tetap tidak diperlakukan setara oleh dokter-dokter Eropa.

Pada 1917 Budi Utomo menjadi platform politik yang menuntut pemerintahan parlementer, kesetaraan, sistem hukum yang seragam, netralitas agama, dan peluang yang sama di bidang sosial ekonomi bagi semua orang Indonesia. Budi Utomo tetap moderat dan gerakan kebangsaan terus menurun sepanjang tahun 1920an, baru pada 1935 bersatu dengan partai moderat lain adalah Persatuan Bangsa Indonesia dan kemudian menjadi Partai Indonesia Raya.

Meredupnya gerakan Sarekat Islam dan kegagalan pemberontakan komunis membuka jalan untuk terbentuknya organisasi nasionalis baru, dan pada 1926 terbentuklah studi klub umum dibawah pimpinan Sukarno, sebagai sekretarisnya. Gagasan nasionalisme digunakan sebagai pemersatu berbagai organisasi untuk mencapai kemerdekaan.

Berkembangnya organisasi pemuda dengan identitas suku yang berbasis geografis adalah suatu siasat menghadapi pemerintah kolonial yang represif. Kaum muda mendirikan organisasi pemuda menurut daerah asal, namun mereka tetap bertujuan untuk Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta, 1928  selain Persatuan Pelajar Pelajar Indonesia  yang merupakan hasil Kongres Pemuda Pertama tahun 1926, dihadiri juga oleh berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Jong  Celebes, Pemuda Betawi juga organisasi berbasis agama seperti Katholieke Jongelinen Bond, Jong Islamiten Bond. Mohamad Yamin menginisiasi kesepakatan Sumpah Pemuda, kemudian pada istirahat siang WR Supratman memperkenalkan “Indonesia Raya” yang disukai oleh semua peserta. Karena tekanan polisi kolonial, “Indonesia Raya” hanya diperdengarkan sebagai musik. Ada tiga tokoh perempuan yang ikut dalam pertemuan pemuda itu : Emma Puradireja, dari Jong Islamiten Bond  yang berbicara pada kongres pemuda tentang pentingnya kemajuan dan Pendidikan perempuan. Johanna Tumbuan dari Jong Minahasa yang ikut mengikrarkan Sumpah Pemuda, dan Siti Sundari dari Jong Java yang berbicara dalam kongres tersebut tentang pendidikan, kepanduan, kebudayaan, pengajaran, dan kewanitaan.

Nasionalisme baru membutuhkan organisasi baru. Pada tahun 1927 lahirlah Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Prinsip yang diterapkan adalah non-kooperasi atau anti pemerintah kolonial, selain itu Sukarno juga bisa bekerja sama dengan para pemimpin yang lebih moderat dan menciptakan organisasi nasionalis. Ternyata semangat nasionalisme tidak terbatas pada partai politik. Dalam suasana inilah terjadi kongres pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda: pernyataan memiliki tanah air Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, dan memiliki bahasa Indonesia.

Perjuangan para pemimpin Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional cukup berat. Pada tanggal 27 Desember 1949 Moh. Hatta mewakili pemerintah Indonesia menerima kedaulatan bangsa Indonesia. Perdana menteri Belanda dan ratu Juliana menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah Indonesia. Dalam pidatonya ratu Juliana menyatakan bahwa Nederland dan Indonesia kini berdiri setara. Namun peristiwa ini tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena alasan politik, menghindarkan kesan bahwa kemerdekaan diberikan oleh Belanda.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ditonjolkan dalam sejarah adalah perang gerilya, pemuda yang gagah berani melawan penjajah dengan bersenjata bambu runcing. Perjuangan diplomasi untuk kesetaraan negara yang baru merdeka jarang terungkap dalam sejarah formal, lebih lebih pada zaman orde baru yang militeristis. Menyedihkan bahwa para pejuang kemerdekaan bernasib malang. Sutan Sjahrir Perdana Menteri pertama Indonesia yang memimpin perjanjian Linggarjati dan berpidato di PBB tahun 1947 untuk pengakuan Indonesia, dipenjara tanpa pengadilan oleh pemerintahan Sukarno. Amir Sjarifuddin, perdana Menteri kedua yang memimpin perjanjian Renville pada th 1948 dibunuh oleh tentara, Sjafruddin Prawiranegara yang memimpin Pemerintahan darurat di Padang, dipenjarakan oleh Sukarno. Diplomat Moh Roem, mewakili Indonesia dalam konperensi meja bundar yang menghasilkan  kesepakatan Roem-Roijen dan mengakhiri  agresi Belanda, dipenjarakan tanpa pengadilan selama empat tahun atas tuduhan terlibat PRRI.

Dalam catatan sejarah juga tidak tercantum dukungan dari negara negara sahabat pada negara Indonesia yang baru lahir. Waktu Belanda melakukan penyerangan militer bulan Juli 1947, Australia menyatakan serangan ini sebagai pelanggaran PBB mengakibatkan  Inggris dan  AS  mendesak Belanda untuk menghentikan agresi dan mengancam untuk menghentikan bantuan Marshall Plan yang sangat dibutuhkan Belanda untuk membangun kembali negaranya  pasca perang dunia II. Mesir yang membawa suara Liga Arab adalah negara yang pertama mengakui Indonesia sehingga diikuti Suriah, Qatar, Irak dan Arab Saudi.  India dan Australia juga termasuk yang pertama mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Dengan pengakuan berbagai negara, pada bulan September 1950 Indonesia menjadi anggota PBB ke 60. Dengan keanggotaan ini Indonesia berdiri setara dengan 59 negara lainnya di PBB.

Zaman Hak Asasi Manusia, kesetaraan individu universal

Pada 10 Desember 1948, di Paris, dideklarasikan dokumen “Deklarasi Universal hak asasi manusia” atau Universal Declaration of Human Right (UDHR). Dokumen ini berisi pernyataan bahwa hak asasi manusia untuk pertama kalinya secara universal dilindungi.

Inti dari deklarasi hak asasi manusia adalah konsep dari martabat manusia, dengan pernyataan “Pengakuan martabat manusia, kesetaraan dan hak merupakan dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia”. Untuk menerapkan HAM, di tingkat internasional ada Dewan Hak Asasi Manusia, ada prosedur khusus (ahli ahli independen dan kelompok kerja), review universal berkala dan badan badan perjanjian.

Bagaimana penerapan hak asasi di Indonesia? Dengan menggunakan indikator indeks penerapan hak asasi dan supermasi hukum. Menurut https://www.theglobaleconomy.com/rankings/human_ rights_rule_law_index/ dalam kurun waktu 2007-2022 Indonesia mendapat nilai 6.2 berada pada peringkat 79  dari 177 negara. Artinya Indonesia masih lebih baik dibandingkan India dengan nilai 7.4 dengan peringkat 46. Lima negara dengan ranking tertinggi penerapan hak asasi adalah Switzerland, Austria, Iceland, Finlandia dan  Norwegia.

Catatan dari komisi khusus PBB untuk hak asasi di Indonesia diantaranya  kekerasan dan berkurangnya ruang sipil di Papua, penyiksaan yang dilakukan oleh polisi, keadaan penjara yang buruk dan mengancam kehidupan, penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai ketentuan, pelanggaran hak privasi, hambatan kebebasan  ekspresi, kebebasan internet, pelanggaran  kebebasan berserikat dan berkumpul, korupsi yang serius di pemerintahan, kurangnya penyelidikan dan akuntablitas untuk kekerasan berbasis gender, kriminalitas dengan menggunakan kekerasan atau ancaman dengan sasaran etnik  dan ras minoritas, lesbian, gay, biseksual, transgender. Walaupun ada langkah langkah pemerintah dan menuntut beberapa pejabat atas  penyalah gunaan hak asasi manusia dan korupsi, impunitas dan pelanggaran HAM di Indonesia tetap menjadi masalah. Lebih lebih  beberapa pelaku pelanggaran HAM mendapat promosi, penghargaan dan kehormatan atau menduduki jabatan  tinggi.

World Economy Forum setiap tahun menerbitkan nilai dari sebuah indikator kesetaraan gender dan pemeringkatan. Laporan WEF 2022

(https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf) menyatakan bahwa diperlukan 132 tahun lagi di tingkat global untuk mencapai kesetaraan gender. Sedangkan di Asia timur dan Pasifik termasuk Indonesia diperlukan 168 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan.

Untuk tahun 2022, penelitian kesetaraan gender diikuti oleh 146 negara. Indonesia berada pada peringkat ke 92 dengan nilai 0.697. Pada tahun 2022 terjadi penurunan partisipasi tenaga kerja perempuan sebesar 2,3 persen artinya ada 1.3 juta perempuan kehilangan pekerjaan. Perempuan maupun laki laki mengalami penurunan pendapatan walaupun karena penurunan kesempatan kerja laki laki lebih tinggi, terjadi peningkatan kesetaraan. Proporsi perempuan di pekerjaan teknis dan profesional telah mencapai kesetaraan, sedangkan proporsi perempuan di legislatif, senior dan managerial meningkat dari 29.7% ke 32.4%. Pencapaian pendidikan  terjadi sedikit peningkatan literasi dan pendidikan dasar. Untuk kesehatan dan kelangsungan hidup, Indonesia adalah satu di antara sedikit negara yang mengalami penurunan angka harapan hidup pada tahun 2022.

Data tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia memprihatinkan. Disamping kejadian kekerasan seksual massal di tahun 1998, data BPS 2017 mengungkapkan satu diantara tiga perempuan Indonesia berumur 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan selama hidupnya. Data Komnas perempuan 2012 – 2021 (10 tahun) menunjukkan ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual, dan pada Januari-November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Laporan tahun 2020-2021 akibat pandemi COVID 19 terjadi peningkatan kekerasan. Lahirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) 2022 meningkatkan pelaporan dari masyarakat tentang kekerasan seksual. Di balik data kekerasan ini sebenarnya terdapat pembentuk utamanya, yakni  ketidaksetaraan gender di tengah masyarakat patriarki.

Inspirasi Baru dari Perjalanan Kebangsaan untuk Perilaku Baru

Menerapkan kesetaraan baik pada diri individu, gender, masyarakat, dunia profesi, dan lainnya dalam bangsa dan negara Indonesia, ternyata menghadapi banyak tantangan. Di tengah masyarakat yang masih memegang nilai nilai tradisional dimana penghargaan pada seseorang lebih ditentukan oleh kedudukan atau status dibandingkan hasil karya atau kontribusinya, sulit untuk membayangkan bahwa setiap orang setara. Pemahaman kesetaraan itu sendiri tidak mudah karena dalam kehidupan sehari hari masyarakat Indonesia secara tradisional menerapkan diskriminasi atas berbagai alasan. Belum umum dipahami bahwa kesetaraan itu intinya adalah memberikan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama bagi perempuan atau laki laki, bagi orang Indonesia maupun orang asing, bagi suku setempat atau suku lain, bagi orang kaya atau miskin,bagi orang terpelajar maupun tidak terpelajar.

Seorang ahli politik yang sangat mengenal Indonesia, Benedict Anderson di tahun 1983 memperkenalkan teori tentang bangsa yaitu suatu konstruksi sosial sebagai “komunitas yang dibayangkan” (imagined community). Konsep ini menggantikan kebangsaan yang diperintah oleh raja karena kekuasaan ilahi dan secara turun temurun memerintah suatu negara. Hal ini berkaitan dengan revolusi industri, kapitalisme percetakan yang menimbulkan pemahaman bedanya keilahian sejarah dan politik. Setelah adanya kapitalisme percetakan orang mulai memiliki kesadaran kebangsaan dan nilai nilai yang sama mempersatukan orang orang. ini dimulai dengan kreasi bahasa nasional yang digunakan oleh setiap orang. Sebagai contoh orang yang tidak saling mengenal tetapi berasal dari bangsa yang sama memiliki minat yang sama karena identitas kebangsaannya. Ini bisa dirasakan misalnya pada perlombaan cabang olah raga di Olimpiade, bangsa Indonesia merasakan identitas kebangsaannya pada saat negaranya berpartisipasi.

Kesetaraan perlu dipersepsi secara positif dalam konteks setiap orang mendapat kesempatan yang sama, mendukung pengembangan optimal seorang individu sesuai dengan bakat dan potensinya, suatu masyarakat yang saling mendukung untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan bersama di tingkat komunitas, negara dan di tingkat global.

Inspirasi perempuan Indonesia adalah melihat peluang kemajuan kedepan, dengan memahami apa yang sedang terjadi saat ini dan menengok kembali pengalaman   masa lalu. Sejarah gerakan perempuan dalam kebangkitan bangsa memperlihatkan bahwa perempuan Indonesia sejak lama sudah menyadari kontribusinya bagi masyarakat.

Saat ini kita menyaksikan perempuan Indonesia yang berkiprah bagi bangsanya di bidang diplomasi, keuangan, bisnis, media, teknologi, lingkungan dan ilmiah didalam maupun di luar negeri.

Mewujudkan potensi perempuan Indonesia di hari depan menuntut investasi hari ini. Pola asuh dan pendidikan merupakan dasar bagi perempuan yang maju dan mandiri. Teladan penting adalah bahwa di rumah tangga dan komunitas perempuan dan laki laki bisa bekerja sama dalam hubungan setara dalam aktivitas ekonomi maupun peran di rumah tangga. Perempuan bisa mendapat kesempatan pendidikan dan usaha dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah maupun swasta. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak reproduksi sejak dini merupakan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis dan seksual yang saat ini dialami oleh cukup banyak perempuan dan anak.

Pendidikan formal perlu menguatkan upaya untuk pengembangan berpikir kritis dan literasi termasuk literasi digital bagi semua siswa. Kesempatan belajar bagi anak anak usia sekolah dikembangkan ke tengah masyarakat juga untuk mengenal lingkungan serta upaya perbaikannya.

Kesetaraan gender secara ekonomi menguntungkan, menurut Mc Kinsey (https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/The%20power% 20of%20parity%20Advancing% 20womens%20equality%20in%20Indonesia/), kalau partisipasi ekonomi perempuan sama dengan laki laki, akan menambah PDB pada tahun 2025 $11.7 trilyun di tingkat global ,$4.5  trilyun di Asia Pacific ,$135 milyar di Indonesia atau peningkatan sembilan persen dibandingkan “business as usual“.

Untuk peningkatan kesetaraan dan wawasan kebangsaan, akses internet yang terjangkau oleh semua orang akan membuka kesempatan belajar. Tentunya juga sejalan dengan melek internet artinya mampu memilah dan memilih informasi yang benar .

Di tingkat rumah tangga dan komunitas perlu pemberdayaan untuk memahami dan menerapkan kesetaraan. Yang dihargai kontribusi kerja, bukan status.

Dalam pendidikan formal pelatihan berpikir kritis perlu menjadi kemampuan guru dan fasilitator masyarakat sehingga menciptakan kaum terpelajar yang kreatif dan mandiri. Di tingkat nasional perlu disebar luaskan informasi bahwa  kedaulatan negara tidak bertentangan dengan penerapan hak asasi manusia. Pelajaran sejarah kebangsaan perlu direvisi dengan informasi yang benar merujuk pada berbagai publikasi internasional.

Peningkatan kesempatan dalam bentuk afirmatif action untuk belajar dan bekerja  bagi perempuan akan mempercepat penurunan kesenjangan gender. Keberhasilan langkah pemberdayaan di akar rumput perlu disebar luaskan dan di replikasikan. Misalnya kemampuan berusaha dengan kelompok UMKM, pembelajaran jarak jauh melalui internet, konseling melalui media online dan offline, dan upaya kemandirian di tengah komunitas.

Pengenalan tentang kesetaraan gender yang didukung oleh pengenalan hak asasi manusia untuk membuka wawasan bahwa perempuan maupun laki laki merupakan pribadi mandiri yang setara. Penghargaan terhadap hasil kerja menggantikan penghargaan terhadap status akan meningkatkan hasil kerja seluruh masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renungan hari ibu ini merupakan ajakan bagi seluruh masyarakat untuk melangkah maju sebagai pribadi yang mandiri dalam kesetaraan di tingkat komunitas masyarakat dan bangsa.

* Penulis: Ilsa Nelwan, dr, MPH, epidemiolog, mantan advisor sistem kesehatan di kantor WHO Asia Tenggara. 

 Referensi:

  1. Nurturing Indonesia, medicine and Decolonisation in the Dutch East Indies, Hans Pols University of Sidney. Cambridge University press , 2018
  2. Empat fase Gerakan perempuan, dalam https://magdalene.co/story/4-fase-gerakan-perempuan-di-indonesia-dan-apa-yang-bisa-kita-pelajari-darinya, diakses Oktober 2022
  3. Sejarah komnas perempuan dalam https://komnasperempuan.go.id/sejarah diakses Oktober 2022
  4. Perempuan dan perbincangan kemanusiaan dalam https://www.voaindonesia.com/a/ensiklopedia-muslimah-reformis-perempuan-dan-perbincangan-kemanusiaan-/5619379.html diakses Oktober 2022
  5. Sejarah Sumpah pemuda dalam https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-sumpah-pemuda diakses Oktober 2022.
  6. Tokoh tokoh perempuan dalam kongres pemuda 1928 dalam https://www.ruangguru.com/blog/3-tokoh-perempuan-inspiratif-dalam-kongres-pemuda-ii diakses Nopember 2022.
  7. Konperensi Perempuan Internasional, Beijing 1995 dalam https://www.unwomen.org/sites/default/ files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/IANWGE-Review-of-UN-system-support-for-implementation-of-Platform-for-Action-2014-2019-Summary-en.pdf diakses Oktober 2022
  8. Penerapan Hak Asasi manusia dalam https://www.theglobaleconomy.com/rankings/human_rights_rule_ law_index/ diakses Oktober 2022.
  9. Global gender gap report July 2022 dalam https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf diakses Nopember 2022
  10. Penerapan Hak asasi manusia dalam https://www.theglobaleconomy.com/rankings/human_rights _rule_law_index/diakses Nopember 2022
  11. Dampak kesetaraan gender secara ekonomis dalam https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/ Featured%20Insights/Asia%20Pacific/The%20power%20of%20parity%20Advancing%20 womens%20equality%20in%20Indonesia/The-power-of-parity-Advancing-womens-equality-in-Indonesia.ashx diakses Nopember 2022
5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments