Akhir-akhir ramai dibicarakan bagaimana pemerintah mendukung untuk mensahkan rancangan kuhp dengan point-point yang memberatkan kaum perempuan. Salah satunya dengan adanya pasal 470 RUU KUHP yang mengatur bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau yang meminta orang lain mengugurkan atau mematikan kandungan dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu, bagaimana dengan korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan.

Point lain yang berada pada pasal zina RKUHP, akan memidanakan hubungan seks konsensual dan mengancam ranah privasi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan angka kawin dibawah umur. Karena bagi orang tua yang takut anaknya melakukan zina akan buru-buru mengawinkan anak perempuannya hanya untuk menghindari hukum pidana. Korban kekerasan seksual pun akan semakin takut untuk melapor karena takut dipidanakan jika tidak dapat membuktikan dirinya adalah korban.

Pasal-pasal yang terdapat pada RKUHP bertentangan dengan pasal yang berada pada RUU PKS (Rancanan Undang-Undangan Penghapusan Kekerasan Seksual). Berisi tentang hukuman untuk pelaku kekerasan seksual, melindungi korban kekerasan, perempuan dan anak-anak.

Apa yang terjadi ketika RKHUP cepat didukung untuk segera disahkan, ketimbang mendukung RUU PKS yang sudah tiga tahun mandeg, seperti jalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh gerakan moralitas populis. Gerakan moralitas populis ditandai oleh dukungan orang banyak, utamanya mereka dalam kekuasaan politik dan agama untuk mengeliminas, mengurangi sebanyak mungkin, berapapun harganya perilaku tertentu. Dalam hal ini mengangkat isu moral seperti seks diluar perkawinan, minum minuman keras.

Mereka yang ingin mengajukan RKHUP berpendapat bahwa UU PKS hanya akan mendorong perselingkuhan dan menginspirasi orang menjadi LGBT. Mereka menganggap bahwa UU PKS hanya menghukum perilaku seksual yang tidak konsensual. Maka mereka menuntut UU yang dapat menghukum semua hubungan seks hanya karena mereka merasa terancam dengan keberadaan kaum LGBT.

Jadi, antara RKUHP dan RUU PKS mana yang lebih baik? Jika para anggota parlemen peduli dengan perempuan, baik itu istrinya, saudara, anak, cucu perempuan mereka, sebaiknya mereka meloloskan RUU PKS karena kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam bentuk dan untuk alasan apapun tidak dapat diterima.

 

Sumber :

  1. Artikel Analisa Bagaimana Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual Terganjal oleh Gerakan Moralitas Populis, oleh : Ilsa Nelwan, Yayasan JaRI
  2. https://tirto.id/alasan-rkuhp-layak-ditolak-dan-tidak-disahkan-cED6
  3. https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/komnas-perempuan-rkuhp-merugikan-korban-kekerasan-seksual-regional-kaltim/full

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *