Selaput dara sebagai mitos kesucian, dan keperawanan adalah konstruksi sosial
Test keperawanan adalah kekerasan terhadap perempuan
Oleh : Ilsa Nelwan

Pemerintah Inggris minggu yang lalu memutuskan membuat hymenoplasty atau bedah reparasi keperawanan dengan atau tanpa persetujuan adalah tindakan illegal. Langkah ini merupakan kelanjutan perubahan undang undang, diperkenalkan pada bulan November 2021, yang diantaranya menyatakan test keperawanan merupakan tindakan kriminal. Test keperawanan dan bedah reparasinya sering
terjadi ditengah budaya konservatif maupun liberal. Penghargaan terhadap keperawanan perlu diuraikan lebih jauh dari test keperawanan dan bedah restoratif keperawanan.

Di Indonesia yang ramai ditentang masyarakat luas adalah test keperawanan sebagai ukuran moral untuk menjadi anggota POLRI atau Angkatan Bersenjata. Ternyata pada tahun 2014 telah ada SK di Kepolisian ditandatangani oleh Jenderal Badrudin Haiti, sedangkan pada tahun 2017 ketentuan test keperawanan di Angkatan Darat dihilangkan dengan Juknis pemeriksaan badan TNIAD nomor B/1372/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021. TNI AL dan TNI AU menyatakan di lingkungannya tidak pernah ada test keperawanan.

Ada perdebatan antara yang tidak setuju dan tetap setuju terhadap test keperawanan ini. Yang setuju menganggap bahwa perempuan yang akan jadi polisi atau tentara harus bermoral baik, selain itu menurut adat timur keperawanan itu penting. Sedangkan yang tidak setuju menyatakan kalau pemeriksaan moral hanya diterapkan pada perempuan, alangkah tidak adilnya. Juga dipertanyakan apakah kaitannya keperawanan dengan tugas seorang polisi atau tentara, apakah benar cocok keperawanan menjamin moral seorang perempuan. Dibahas juga bahwa sejak tahun 1984 Indonesia sudah meratifikasi CEDAW (the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women). Namun kasus kekerasan terhadap perempuan, yang meningkat pada wabah COVID-19; perkawinan anak (dibawah usia 18 th), adanya aturan bahwa kepala keluarga adalah laki laki, tidak tercapainya alokasi 30 persen anggota DPR perempuan sebagai bukti diskriminasi bagi perempuan.

World Health Organization menyatakan bahwa test keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah maupun kedokteran. Konsep keperawanan berdasarkan pada konstruksi sosial, budaya dan agama. Test keperawanan bukan saja melanggar hak asasi, tetapi juga merupakan praktik yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik bagi yang diperiksa. Bagi korban perkosaan test ini mengingatkan kembali pengalaman, trauma dan penderitaannya sebagai korban yang bisa mengakibatkan kecemasan dan depresi. Melaksanakan pemeriksaan keperawanan secara medis tidak perlu dan membahayakan, tenaga kesehatan yang melaksanakan test ini melanggar standar hak asasi dan standar etis termasuk prinsip dasar dalam kedokteran “Tidak merusak”.WHO merekomendasikan agar praktik test keperawanan tidak lagi dilaksanakan atas alasan apapun. Tahun 2018 ada kesepakatan diantara badan badan PBB untuk menghentikan praktik test keperawanan yang merugikan perempuan dan anak perempuan serta tidak memiliki dasar ilmiah. Beberapa negara telah membuat hukum yang melarang test keperawanan dan menyatakannya sebagai perbuatan kriminal. Demikian pula organisasi profesi kesehatan dan hak asasi manusia telah menyatakan sikap, tindakan ini sebagai tidak ilmiah dan melanggar hak asasi perempuan dan anak perempuan. Strategi dari badan badan PBB adalah:

1. Tenaga Kesehatan professional dan organisasi profesi kesehatan perlu menyadari bahwa test keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak bisa memastikan penetrasi vagina yang lalu. Mereka juga perlu mengetahui konsekwensi kesehatan dan hak asasi dari test keperawanan.

2. Pemerintah negara anggota PBB agar segera menetapkan dan menerapkan hukum untuk melarang test keperawanan.
3. Komunitas dan pemangku kepentingan agar menerapkan kampanye penyadaran menentang mitos berkaitan dengan keperawanan dan norma gender berbahaya yang menekankan pengendalian atas seksualitas dan tubuh perempuan dan anak perempuan.

Mengapa test keperawanan begitu lama bertahan bahkan di negara maju seperti AS dan Inggris, juga masih membiarkan bedah rekonstruksi keperawanan?. Jawabannya adalah karena keperawanan menjadi identitas, anak perempuan akan terpapar pada kekerasan dari teman sebayanya atau bahkan dari keluarganya sendiri bila dia terbukti tidak perawan. Banyak ditemukan di Asia Selatan (India,Pakistan, Bangladesh), keluarga seperti paman atau ayah sendiri dibenarkan membunuh anak
perempuan yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga, disebut “honour killing”.

Ditengah masyarakat yang hanya mengenal gender hitam putih (perempuan atau laki laki) dengan nilai heteroseksual, dimana perempuan dihargai lebih rendah dari laki laki, keperawanan menjadi komoditas yang dipertukarkan oleh perempuan itu sendiri atau keluarganya untuk prospek sosial yang lebih baik. Utamanya untuk “perkawinan yang baik” walaupun ada juga misalnya di Afrika selatan anak anak perempuan baru bisa dapat beasiswa kalau terbukti perawan.

Selaput dara yang menjadi dasar konsep keperawanan sebenarnya hanyalah lipatan selaput lendir di vagina (pada 0,2 persen perempuan memiliki selaput yang menutup rapat vaginanya dan harus mendapat tindakan agar darah haid bisa keluar). Operasi hymenoplasty yang cukup mahal (bisa sampai US$400 untuk mendapatkan sertifikat keperawanan) sebenarnya hanya melipat sedikit dinding vagina.

Seharusnya kaum perempuan menolak prosedur test keperawanan dan bedah rekonstruksi yang merendahkan martabat perempuan, karena harga diri perempuan tidak ditentukan oleh perawan tidaknya, tetapi oleh kemampuannya, oleh kemandiriannya.

Oleh karena itu walaupun terlambat keputusan di Inggris untuk melarang test keperawanan dan bedah rekonstruksinya perlu dihargai. Semoga negara negara lain termasuk Indonesia mengikuti langkah ini sebagai bagian dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Referensi:

1. https://edition.cnn.com/2022/01/27/uk/virginity-testing-hymen-repair-as-equals-intlcmd/index.html
2. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/09/pseudoscience-virginity-testinghymenoplasty/620089/
3. https://www.who.int/news/item/17-10-2018-united-nations-agencies-call-for-ban-on-virginitytesting
4. https://news.detik.com/berita/d-5705558/cerita-perjuangan-purn-polwan-hapus-teskeperawanan-di-kepolisian
5. https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/polri-telah-hapus-tes-keperawananbagi-calon-polwan-sejak
6. https://news.detik.com/berita/d-5705448/tni-ad-resmi-hapus-tes-keperawanan-calon-kowadistri-prajurit-melanggar-ham
7. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210810114029-20-678655/tni-au-dan-al-tegaskantidak-lakukan-tes-keperawanan
8. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/eliminating-virginity-testing-interagencystatement/en/
9. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-18.15

10. https://www.wallpaperbetter.com/id/hd-wallpaper-zrmfc

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments